Meritokrasi: Pengertian, Sejarah, Kelebihan, Kekurangan, Negara, dan Penerapannya di Indonesia

Table of Contents

Meritokrasi

Pengertian Meritokrasi

Meritokrasi adalah sistem politik yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan atau kelas sosial. Meritokrasi menetapkan bentuk pemerintahan atau kontrol kehidupan publik dan institusional oleh individu atau kelompok sosial, yang posisi dominannya didasarkan pada prestasi. Dengan kata lain, ini adalah bentuk pemerintahan di mana wakil-wakilnya berada di sana berdasarkan kemampuannya.

Meritokrasi (merit) dalam bahasa Latin mereō dan -krasi, dari bahasa Yunani Kuno kratos (kekuatan, kekuasaan). Kemajuan dalam sistem seperti ini didasarkan pada kinerja, yang dinilai melalui pengujian atau pencapaian yang ditunjukkan. Meskipun konsep meritokrasi telah ada berabad-abad lamanya, istilah ini sendiri diciptakan pada tahun 1958 oleh sosiolog Michael Dunlop Young dalam buku distopia politik dan satirenya yang berjudul The Rise of the Meritocracy.
 
Sebagai konsep merit yang mengutamakan IQ dan effort untuk mencapai suatu posisi. Pemaknaan mengenai meritokrasi itu sendiri pada perkembangannya mengurai banyak perdebatan terhadap pelaksanaannya. Perdebatan ini didasarkan pada output yang dihasilkan dalam menerapkan meritokrasi, apakah mengurai ketimpangan atau justru memperparah ketimpangan.

Namun hingga saat ini, penerapan meritokrasi berkembang dengan landasan argumen untuk menciptakan masyarakat yang setara. Upaya ini didasarkan pada kesempatan yang sama dalam masyarakat tanpa memperhatikan posisi sosial, kelas ekonomi, jender, atau suku. Dari beragam studi mengenai meritokrasi, terdapat dua hal yang menjadi prasyarat dalam penerapan meritokrasi, yaitu transparansi dan ketidakberpihakan.

Meritokrasi Menurut Para Ahli
1. Kim & Choi (2017), meritokrasi merupakan sebuah sistem sosial yang memengaruhi kemajuan dalam masyarakat berdasarkan kemampuan dan prestasi individu daripada basis keluarga, kekayaan, atau latar belakang sosial.
2. Lipsey, Martin et al, dkk. (2016), meritokrasi sebagai kondisi yang menghadirkan kesempatan yang sama kepada semua individu dalam masyarakat untuk menduduki suatu posisi atau jabatan di publik. Kesempatan yang sama ini dilatari oleh kompetensi yang dimiliki oleh individu sehingga yang nanti menduduki posisi jabatan publik adalah orang-orang yang dianggap terbaik.

Penerapan meritokrasi ini tidak terbatas hanya posisi tertentu, tetapi bisa diterapkan dalam konteks seluruh posisi pada suatu pekerjaan atau pelayanan publik. Dengan demikian mereka membentuk hierarki yang berasal dari pencapaian orang-orang di berbagai tingkat masyarakat, seperti pendidikan atau bakat kompetitif.

Sejarah Meritokrasi

Istilah Meritokrasi pertama kali muncul pada tahun 1958 oleh pakar sosiologi yang bernama Michael Young pada essai satir nya yang berjudul The rise of the meritocracy, 1870-2033: An essay on education and inequality.

Esai tersebut didasarkan pada kecenderungan pemerintah Inggris saat itu, dalam upaya mereka menuju kecerdasan, untuk mengabaikan kekurangan dan atas kegagalan sistem pendidikan untuk memanfaatkan dengan benar anggota yang berbakat dalam masyarakat mereka.

Di negara maju, sistem meritokrasi telah diterapkan sejak ratusan lampau. Contoh modern dari meritokrasi dapat dilihat di Singapura. Negara tetangga Indonesia tersebut telah membentuk pemerintahan dan administrasi di berbagai sektor dengan menempatkan para pemimpin berdasarkan prestasi atau kemampuan mereka.

Sedangkan di Jepang, meritokrasi telah ada sejak restorasi Meiji. Meritokrasi di Jepang dapat dilihat ketika pemimpin negeri matahari terbit tersebut memberikan beasiswa ke luar negeri bagi siswa yang berprestasi.

Jauh sebelum masyarakat modern menerapkan meritokrasi, Dinasti Utsmani telah terlebih dahulu mengaplikasikannya. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas negara yang terdiri atas berbagai etnik dan latar belakang budaya. Pada masa itu, bukan suatu hal yang mengherankan jika melihat anak Balkan menjadi serdadu atau komandan militer Utsmani dalam penaklukan Eropa.

Kerajaan Tiongkok Kuno

Menurut konsensus para pakar, contoh paling awal dari meritokrasi administratif, adalah terkait dengan seleksi penerimaan pegawai negeri pada Negara Tiongkok Kuno.

Konsep ini berasal, setidaknya pada abad ke-6 SM, ketika itu diadvokasi oleh filsuf Cina Confucius, yang menemukan gagasan bahwa mereka yang memerintah harus menjabat karena prestasi, bukan dari status warisan. Ini memulai kebijakan ujian negara yang ketat, dan jabatan di pemerintahan hanya bagi mereka yang lulus tes.

Plato dan Aristoteles

Baik Plato maupun Aristoteles mendukung konsep meritokrasi. Plato dalam bukunya The Republic, dengan alasan bahwa yang paling bijaksana harus memerintah, dan karenanya para penguasa harusnya adalah raja-raja filsuf.

Eropa abad ke-17

Konsep meritokrasi menyebar dari Cina ke Inggris Hindia selama abad ketujuh belas, dan kemudian ke benua Eropa dan Amerika Serikat. Dengan diterjemahkannya teks Konfusianisme, konsep meritokrasi pun mencapai para intelektual di Barat, yang melihatnya sebagai alternatif dari rezim kuno tradisional Eropa.

Voltaire dan François Quesnay memuji ide Meritokrasi, dengan Voltaire mengklaim bahwa kerjanaan Tiongkok telah “menyempurnakan ilmu moral” dan Quesnay menganjurkan sistem ekonomi dan politik mencontoh dari Tiongkok.

Amerika Serikat abad ke 19

Di Amerika Serikat, birokrasi federal menggunakan Sistem Perumpamaan dari tahun 1828 sampai pembunuhan Presiden Amerika Serikat James A. Garfield oleh seorang pencari kerja yang kecewa pada 1881 membuktikan bahayanya.

Dua tahun kemudian pada tahun 1883, sistem penunjukan ke Birokrasi Federal Amerika Serikat dirubah oleh Undang-undang Reformasi Pelayanan Sipil Pendleton, sebagian didasarkan pada dinas sipil meritokratis Inggris yang telah didirikan bertahun-tahun sebelumnya.

Undang-undang menetapkan bahwa pekerjaan pemerintah harus diberikan atas dasar prestasi, melalui ujian yang kompetitif, daripada hubungan dengan politisi atau afiliasi politik. Itu juga membuatnya ilegal untuk memecat atau menurunkan pegawai pemerintah karena alasan politik.

Australia

Australia mulai mendirikan universitas publik di tahun 1850-an dengan tujuan mempromosikan meritokrasi dengan menyediakan pelatihan dan kredensial lanjutan. Sistem pendidikan didirikan untuk melayani laki-laki perkotaan dengan latar belakang kelas menengah, tetapi dari asal-usul sosial dan agama yang beragam.

Sistem tersebut semakin diperluas untuk semua lulusan sistem sekolah umum, mereka yang berlatar belakang pedesaan dan regional, dan kemudian ke perempuan dan akhirnya ke etnis minoritas.

Abad ke 20

Singapura menggambarkan meritokrasi sebagai salah satu prinsip panduan resmi untuk formulasi kebijakan publik domestik, menempatkan penekanan pada kredensial akademik sebagai ukuran objektif dari prestasi.

Kelebihan dan Kekurangan Meritokrasi

Seperti konsep teknokrasi, keunggulan utama meritokrasi adalah sering kali menjamin tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Ini karena fakta bahwa itu memfasilitasi akses ke kekuasaan bagi mereka yang paling terindikasi atau siap untuk mereka; tanpa memandang asal, status sosial atau posisi ekonomi mereka. Untuk melakukan ini, berdasarkan usaha dan bakat Anda.

Meski banyak orang menganggap sistem ini cukup adil karena memberikan peluang kepada mereka yang berprestasi untuk mengemban jabatan tinggi, namun tidak luput dari kritik. Pasalnya sistem ini dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang kurang memberi tempat bagi mereka yang kurang memiliki kemampuan menonjol.

Suatu sistem pemerintahan yang berhasil diterapkan di suatu negara, belum tentu tepat untuk diadaptasi oleh negara lain, dan itu memang karena dari setiap sistem pemerintahan selalu ada kelebihan dan kekurangannya.

Kelebihan Meritokrasi
1. Semua individu memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan prestasi, tanpa memandang status, jenis kelamin, warna kulit, dsb.
2. Mengurangi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme
3. Individu akan merasa dihargai
4. Individu akan bekerja keras untuk menjadi yang terbaik

Kekurangan Meritokrasi
Pada dasarnya, Young (1959) sudah memberikan kritik terhadap meritokrasi itu sendiri di mana meritokrasi yang didasarkan pada IQ dan usaha akan memunculkan ketimpangan yang tinggi di masyarakat karena diukur berdasarkan prestasi seseorang.

Meritokrasi dalam pandangan Young (1959) dianggap sebagai masyarakat dengan kondisi di mana elite baru akan bersosialisasi hanya pada kelompok yang memiliki latar belakang sosial dan kelas ekonomi yang sama.
1. Puncak kepemimpinan akan dipimpin para “elit” yang jumlahnya pun sedikit.
2. Kebebasan politik dan individu akan berkurang karena semua “dipaksa” untuk bekerja keras untuk dapat mendapatkan penghargaan yang setimpal.
3. Mereka yang lahir di keluarga berada dengan fasilitas pendukung yang lengkap akan lebih mungkin sukses di dalam sistem pemerintahan ini dibandingkan mereka yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, jadi bisa dibilang sistem ini agak tidak adil.

Kemungkinan besar Meritokrasi baru akan sukses diterapkan di suatu masyarakat yang sudah setara tingkat edukasi dan kesejahteraannya, sehingga semua bisa bersaing dengan adil tanpa ada kesenjangan.

Negara-negara yang menganut sistem Meritokrasi
Beberapa negara yang menjalankan sistem Meritokrasi baik yang menyeluruh atau hanya dalam beberapa aspek saja di antara Amerika Serikat, China, India, Singapura, Inggris, Ekuador, Australia.

Penerapan Meritokrasi di Indonesia
Jika mencermati sejarah, Indonesia pernah dipimpin oleh perdana menteri yang menerapkan meritokrasi pada masa dinasnya, yakni Sutan Sjahrir (1945-1947) dan Agus Salim (1947-1949). Mereka menerapkan sistem meritokrasi dalam memilih menteri-menteri yang mumpuni di bidangnya.

Ir Juanda (1957-1959) juga pernah menerapkan meritokrasi melalui Zaken Cabinet. BJ Habibie semasa menjadi presiden juga pernah berusaha menerapkan pola dan sistem yang mengarah kepada meritokrasi dalam pemerintahan Indonesia.

Dari berbagai sumber

Download