Organisasi Papua Merdeka: Pengertian, Sejarah, Tujuan, dan Bentuk Pemberontakannya

Table of Contents

Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Pengertian Organisasi Papua Merdeka

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1965, namun sudah beroperasi sejak bulan Desember 1963 memiliki tujuan mengakhiri pemerintahan Papua dan Papua Barat dan memisahkan diri dari Negara Indonesia. Gerakan OPM sangat dilarang di Indonesia sebab dapat menimbulkan pengkhianatan yang dilakukan oleh Provinsi Papua itu sendiri.

Ada beragam cara yang dilakukan oleh OPM untuk membebaskan diri dari Indonesia, dimulai dari jalur diplomatik, melakukan upacara dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora, hingga melakukan aksi militan yang berujung pada konflik Papua.

Pendukungnya secara rutin menampilkan bendera Bintang Kejora dan simbol lain dari kesatuan Papua, seperti lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua" dan lambang negara, yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawah Perjanjian New York.

Sejarah Organisasi Papua Merdeka

Awal mula dirikan OPM dimulai sejak Perang Dunia II. Saat itu Hindia Belanda membantu menyuplai minyak untuk melawan Jepang hingga berakhir dengan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Di saat itu juga Nugini Belanda atau Nugini Barat dan Australia menguasai wilayah Papua dan Nugini Britania yang menolak Jepang bersatu hingga pada akhirnya bersekutu dengan pasukan Amerika Serikat dan Australia untuk bertempur di Perang Pasifik.

Hingga adanya hubungan antara Nugini Belanda dengan Belanda yaitu mengangkat warga Papua menjadi bagian pemerintahan sampai dengan pengaktifan pemerintahan Indonesia pada tahun 1963. Sebelumnya sudah ada perjanjian di tahun 1957 antara Australia dengan Belanda yang mengatakan bahwa teritori mereka berdua lebih baik disatukan dan merdeka.

Namun, tidak ada upaya pembangunan di teritori Australia serta adanya kepentingan oleh Amerika Serikat, membuat munculnya 2 wilayah berpisah dan memunculkan sebuah organisasi yang bernama Organisasi Papua Merdeka.

Seiring berjalannya waktu, OPM terus berupaya untuk mendeklarasikan kemerdekaan Papua dan rencana tersebut telah ditentukan pada tahun 1971 oleh Nicolaas Jouwe bersama dua komandan OPM yaitu Jacob Hendrik Prai dan Seth Jafeth Roemkorem. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 1 Juli 1971 yang dilakukan oleh Roemkorem dan Prai dengan mendeklarasikan Republik Papua Barat.

Pembentukan TPNPB

TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat)

TPNPB atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat merupakan sayap militer dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). TPNPB didirikan pada tanggal 26 Maret 1973 setelah dilakukan Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat pada tanggal 1 Juli 1971 di Markas Victoria.

Pembentukan dari TPNPB berdasarkan pada Konstitusi Sementara Republik Papua Barat yang telah ditetapkan pada tahun 1971 Bab V di bagian Pertahanan dan Keamanan. Sedangkan Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dijabat oleh Jendral Goliath Tabuni sejak tahun 2012.

Tujuan Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka

Tujuan dari pemberontakan OPM ini menjadi kajian penting untuk mengetahui alasan dari nilai yang mereka sebut sebagai perjuangan.
1. Merasa Sebagai Pemilik Papua
OPM merasa sebagai orang yang paling berhak pada wilayah Papua, maka tidak heran mereka menganggap bahwa orang asli Papua, berhak atas tanahnya. Tanah nenek moyang mereka yang hendak mereka kendalikan sendiri.

Padahal kenyataannya, bahwa pemahaman ini telah terjadi percampuran opini, dengan posisi Mathius Wenda sebagai kepala suku dan juga sebagai pimpinan OPM. Maka secara otomatis, membuat anggota suku memandang bahwa langkah Mathius Wenda sebagai sebuah kebijakan adat yang harus mereka patuhi.

2. Mengawetkan Doktrin
Belanda yang tidak mengharapkan Irian Barat masuk dalam kedaulatan NKRI, telah berhasil menciptakan politik memecah belah persatuan bangsa. Dan doktrin tersebut terawetkan hingga saat ini. Pada kalangan tertentu, OPM dan pendukungnya memandang bahwa Indonesia menjajah mereka. Padahal Indonesia yang membebaskan mereka dari penjajahan kolonial Belanda, melalui Trikora.

3. Petinggi OPM Mengambil Posisi
Selanjutnya, pemberontakan OPM dengan tujuan merdeka adalah tidak lepas dari para petinggi OPM yang berebut kursi kekuasaan.

Maka tidak heran, mereka para petinggi telah melakukan diplomasi pada berbagai Negara. Dengan posisi sebagai Kepala Suku, maka mereka memiliki kewenangan “menjual aset daerah” bahkan berutang untuk mendapatkan materi.

Semua hal tersebut untuk pembelian berbagai jenis senjata yang mereka pasok untuk mereka. Di samping mereka merebut beberapa senjata milik TNI Polri. Namun jauh ke depan, para petinggi OPM ini telah merancang skema kekuasaan. Dan mengorbankan masyarakat sipil.

Bentuk Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka

Sejak dirikan OPM melakukan banyak aksi dengan melakukan berbagai macam teror. Salah satunya yang terjadi pada tahun 1978 dengan mengirim surat ancaman kepada perusahaan pertambangan Freeport Indonesia untuk melakukan kerja sama pemberontakan.

Tentu saja rencana tersebut ditolak oleh Freeport sehingga OPM mulai melancarkan aksinya terhadap Freeport dengan cara memotong jalur pipa slurry dan bahan bakar, pembakaran gudang hingga meledakkan beberapa fasilitas perusahaan. Akibat kejadian tersebut Freeport mengalami kerugian hingga mencapai $123.871,23.

Di tahun 1986, Dewan Revolusi OPM atau OPMRC berusaha meraih kemerdekaan dengan jalur kampanye diplomasi internasional. Mereka bertujuan mendapatkan pengakuan secara internasional dalam upaya kemerdekaan Papua Barat di dalam forum-forum internasional seperti PBB, Forum Pasifik Selatan, Gerakan Non-Blok hingga ASEAN.

Pada tahun 1996, OPM berhasil menyandera sejumlah orang Eropa dan Indonesia. Mereka terbagi menjadi grup peneliti dan yang lain berasal dari kamp hutan. Namun dua sandera dari grup peneliti berhasil dibunuh sedangkan sisanya dibebaskan.

Di Bulan Juli 1998, bendera Bintang Kejora berhasil dikibarkan oleh OPM di atas menara air di Kota Biak di Pulau Biak. OPM berhasil menguasai tempat tersebut selama beberapa hari hingga akhirnya militer Indonesia berhasil membubarkannya. Salah satu tokoh OPM, Filep Karma berhasil ditangkap.

Pada tanggal 8 April 2012, OPM berhasil menyerang sebuah pesawat milik Trigana Air setelah melakukan pendaratan di Bandara Mulia, Puncak Jaya, Papua. Ada sekitar 5 militan bersenjata OPM melepaskan tembakan ke arah pesawat secara tiba-tiba hingga pesawat kehilangan kendali dan menabrak sebuah bangunan.

Seorang jurnalis Papua Pos bernama Leiron Kogoya tewas setelah tertembak di bagian leher. Pilot Beby Astek dan Kopilot Willy Resubun terluka oleh pecahan peluru, seorang ibu rumah tangga terluka di lengan kanan bersama anaknya berusia 4 tahun yang terluka di lengan kiri.

Dan konflik terbaru pada bulan Agustus 2019 yaitu kasus ujaran rasis terhadap mahasiswa Papua yang berada di Surabaya. Masalah tersebut berujung pada aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Papua di Manokwari dan Sorong pada hari Senin, 19 Agustus 2019. Aksi demo tersebut berlangsung ricuh hingga membakar gedung DPRD dan juga merusak fasilitas umum.

Di tempat lain, terjadi pengibaran bendera Bintang Kejora di Fakfak pada tanggal 21 Agustus 2019. Kepala Kepolisian Sektor Fakfak, Ajun Komisaris Besar Deddy Four Millewa mengatakan jika pengibaran bendera Bintang Kejora menjadi penyebab kerusuhan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus tersebut.

Beliau mengatakan jika OPM berhasil mendirikan bendera Bintang Kejora dan juga memaksa Bupati Fakfak turut memegang bendera. Di lain pihak terdapat sekelompok warga yang tergabung dalam Masyarakat Barisan Merah Putih meminta OPM untuk menurunkan bendera tersebut. Akan tetapi mereka menolak hingga akhirnya timbul saling serang antar kedua kelompok. 

Dari berbagai sumber

Download