Konflik Kamboja: Sejarah, Periodisasi, dan Upaya Penyelesaiannya

Table of Contents

Konflik Kamboja

Sejarah Konflik Kamboja

Konflik Kamboja adalah sebuah konflik militer yang mengadu kekuatan Partai Komunis Kampuchea (dikenal sebagai Khmer Merah) dan sekutunya Republik Demokratik Vietnam (Vietnam Utara) dan Viet Cong melawan pasukan pemerintah dari Kerajaan Kamboja dan, setelah bulan Oktober 1970, Republik Khmer, yang didukung oleh Amerika Serikat (AS) dan Republik Vietnam (Vietnam Selatan).

Kamboja adalah negara jajahan Prancis yang berhasil meraih kemerdekaannya pada 9 November 1953 dan dikukuhkan dalam perjanjian Jenewa tahun 1954. Negara tersebut dipimpin oleh Pangeran Norodom Sihanouk dan menggunakan sistem pemerintahan monarki konstitusional.

Masa inilah dimulai konflik Kamboja yang panjang. Tahun 1970 kekuasaan Sihanouk digulingkan melalui kudeta yang dipimpin oleh Perdana Menteri Lon Nol dalam meruntuhkan monarki dan menggantinya menjadi Republik Pro Amerika.

Setelah itu dimulailah perang saudara perebutan kekuasaan, di mana akibat dari kudeta yang dilakukan Jenderal Lol Nol, Sihanouk dan para pengikutnya memutuskan untuk bersekutu dengan Kmer Merah, gerakan komunis di Kamboja. Kemudian terjadilah penyerangan terhadap Lon Nol oleh gerakan Kmer Merah yang juga melibatkan pasukan Sihanouk.

Rezim Khemr Merah yang kejam kemudian memicu terjadinya perang antara Kamboja dan Vietnam. Yang berakhir dengan digulingkannya Pol Pot serta rezim Khmer Merah dari kursi kekuasaan Kamboja dan melarikan diri ke perbatasan Thailand.

Periodisasi konflik di Kamboja

Periodisasi konflik di Kamboja dapat dibagi menjadi tiga, yaitu konflik masa pemerintahan Sihanouk (1955-1970), Lon Nol (1970-1975) dan Pol Pot (1975-1979).
Sihanouk (1955-1970)
Pada tahun 1955, Sihanouk diangkat sebagai kepala pemerintahan Kamboja. Pada masa pemerintahannya, Sihanouk menerapkan dan mendominasi sistem demokrasi parlementer Kamboja. Ia juga menciptakan ideologi Sosialisme Buddha sebagai ideologi nasional.

Konflik pada masa Sihanouk bermula saat ia menjalin kedekatan dengan negara-negara komunis seperti Vietnam Utara dan China. Sihanouk juga menolak bantuan dan memutuskan hubungan diplomasi dengan Amerika Serikat pada tahun 1963. Kebijakan tersebut menimbulkan kekecewaan golongan oposisi di Kamboja.

Pada perkembangannya, konflik semakin meruncing ketika rezim Sihanouk melakukan korupsi dan pemborosan yang menimbulkan permasalahan ekonomi di Kamboja. Hal tersebut menimbulkan pemberontakan dari Khmer Merah di bawah pimpinan Lon Nol. Pada tahun 1970, Lon Nol berhasil menguasai pedesaan dan melakukan kudeta terhadap rezim Sihanouk.

Lon Nol (1970-1975)
Lon Nol mendirikan Republik Khmer dengan dukungan dari Amerika Serikat. Konflik masa Lon Nol Pendirian Republik Khmer dengan dukungan Amerika Serikat memicu konflik baru di Kamboja. Golongan Khmer Merah revolusioner pimpinan Pol Pot melakukan upaya kudeta terhadap Lon Nol pada tahun 1975. Pasukan revolusioner dapat menguasai Pnomh Penh dan menjatuhkan kekuasaan Lon Nol pada bulan April 1975.

Pol Pot (1975-1979)
Pol Pot mendirikan negara Demokratik Kamboja yang bercorak otoriter militeristik. Pol Pot menerapkan ideologi Komunis Maois di Kamboja selama 4 tahun pemerintahannya. Rezim Pol Pot melaksanakan pemerintahan secara otoriter dan ekstrem. Selama 4 tahun kepemimpinan Pol Pot, terjadi genosida yang menimbulkan jutaan korban jiwa dari masyarakat Kamboja.

Selain itu, terjadi kelaparan masal dan wabah penyakit malaria yang berakar dari blunder kebijakan agraria Pol Pot. Krisis yang terjadi pada rezim Pol Pot menimbulkan perlawanan dari aktivis revolusioner Heng Samrin dan Hun Sen. Mereka membuat Front Bersatu Kampuchean untuk Keselamatan Nasional (FUNSK) yang mengorganisir perlawanan terhadap rezim Pol Pot.

Pada 7 Januari 1979, FUNSK melancarkan serangan terhadap Pol Pot dengan bantuan dari Vietnam. Serangan gabungan tersebut berhasil menggulingkan rezim Pol Pot dan pasukan Khmer Merah di Kamboja.

Dampak Konflik Kamboja Konflik berkepanjangan di Kamboja membawa dampak yang besar bagi dunia Internasional. Beberapa dampak konflik Kamboja, di antaranya munculnya masalah perbatasan negara di wilayah Indochina, munculnya krisis sosial dan genosida yang menewaskan jutaan warga Kamboja, krisis keamanan negara-negara di Asia Tenggara terancam

Upaya Penyelesaian Konflik

Terjadinya konflik Kamboja menimbulkan kekhawatiran dan menjadi perhatian dunia. Oleh karena itu, penyelesaian konflik Kamboja ini tidak dilakukan oleh negara itu sendiri melainkan melalui intervensi pihak asing.

Upaya dunia dalam penyelesaian konflik Kamboja dimulai pada Juli 1988 dengan diselenggarakannya Jakarta Informal Meeting (JIM) yang mempertemukan pihak yang bertikai di Kamboja. Setelah itu, pada Februari diselenggarakan kembali JIM II di Jakarta. JIM berhasil menghasilkan gencatan senjata antara kedua pihak dan menarik pasukan Vietnam dari perbatasan Kamboja.

Selain itu, diadakan International Confrence on Kampuchea (ICK) pada 30 sampai 31 Juli 1989. Sedangkan pada Oktober 1991, di bawah pengawasan PBB kelompok-kelompok yang bertikai di Kamboja menandatangani Perjanjian Paris yang berisi poin-poin berikut di antaranya,
1. Penarikan seluruh kekuasaan militer asing.
2. Pemulangan pengungsi Kamboja.
3. Pengawasan pelaksanaan Hak Asasi Manusia.
4. Dibentuknya United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC).
5. Dibentuknya Supreme National Council (SNC) sebagai badan tertinggi di Kamboja.
6. Diselenggarakannya pemilu di bawah pengawasan PBB.

Sesuai dengan perjanjian Paris, maka pada Mei 1993 Kamboja mengadakan pemilu dengan terpilihnya Norodom Sihanouk sebagai kepala negara dan Hun Sen dan Pangeran Ranaridh sebagai Perdana Menteri. 

Dari berbagai sumber

Download