Era Orde Baru: Pengertian, Sejarah, Tujuan, Ciri, Sistem Pemerintahan, Kebijakan, Kelebihan, dan Kekurangannya

Table of Contents

Era Orde Baru (Orba)

Pengertian Era Orde Baru

Orde Baru (Orba) adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru ditandai dengan diangkatnya Soeharto menjadi Presiden Indonesia menggantikan Presiden Soekarno sebelumnya. Sementara penamaan Orde Baru sendiri digunakan sebagai perbandingan dengan masa sebelumnya, yaitu Orde Lama.

Di masa orde baru ini, sistem pemerintahannya masih menggunakan presidensial di mana keputusan eksekutif ada ditangan presiden serta memiliki bentuk pemerintah yaitu republik. Dasar konstitusi dari negara Indonesia adalah UUD 1945.

Awal dari masa pemerintahan di era Orde Baru muncul setelah dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966.  Pemerintahan Orde Baru berlangsung selama 32 tahun dimulai pada tahun 1967—Presiden Soekarno secara resmi menyerahkan mandatnya kepada jenderal Soeharto melalui Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) sampai tahun 1998.

Era Orde Baru yang ada berakhir pada tahun 1998 dengan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden yang membuat kemunculan era reformasi.

Sejarah Orde Baru

Sejak tahun 1950-an Indonesia mengalami krisis ekonomi. Krisis ini semakin diperparah dengan kebijakan Soekarno yang memberlakukan pemerintahan Demokrasi Terpimpin, dengan slogan terkenalnya, NASAKOM (Nasionalisme, Agama, Komunisme).

Komposisi pemerintahan Demokrasi Terpimpin diisi oleh ketiga elemen tersebut. Dalam praktiknya, persaingan politik menjadi semakin sengit. Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi kelompok yang paling sering disudutkan dan dicurigai oleh elemen lain di pemerintahan.

Puncaknya adalah ketika terjadi aksi penculikan dan pembunuhan 7 perwira TNI pada peristiwa Gestapu. Pihak militer menyatakan bahwa PKI adalah dalang dari peristiwa ini. Sebelumnya, PKI sempat meminta pada pemerintah untuk dipersenjatai, namun tuntutan mereka mendapat penolakan dari pihak militer, terutama TNI AD.

Peristiwa G30S / PKI memicu kekacauan di seluruh negeri. Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad, kemudian diangkat menjadi Menteri Panglima TNI dan Pangkopkamtib (Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban), menggantikan peran Jenderal Ahmad Yani, salah satu korban dalam peristiwa G30S / PKI. Soeharto bertugas menjaga keamanan negara pasca peristiwa Gestapu.

Keberhasilan Soeharto dalam mengamankan negara terbayar dengan diserahkannya mandat presiden Soekarno kepadanya. Melalui Supersemar, Soeharto diangkat menjadi presiden dan memimpin Indonesia selama 32 tahun lamanya. Berbagai keberhasilan diraih oleh pemerintahan orde baru, terutama dalam bidang ekonomi.

Namun terdapat beberapa penyimpangan pada masa orde baru yaitu kekuasaan yang otoriter, kebijakan ekonomi yang terlalu berpihak pada asing, serta maraknya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang menjadi penyebab runtuhnya orde baru dan rasa ketidakpuasan masyarakat.

Kronologi jatuhnya orde baru pun berlanjut dengan persaingan politik yang  menjadi tidak imbang akibat penyederhanaan partai dan indikasi kecurangan dalam pemilu. Kebebasan berpendapat juga ditekan, siapa saja yang tidak sependapat dengan pemerintah akan “dibungkam”. Hal ini dilakukan demi mempertahankan kekuasaan Soeharto sebagai presiden Indonesia.

Inilah yang memicu kemarahan masyarakat, terutama mahasiswa. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 – 1998 semakin menambah keresahan rakyat. Situasi keamanan negara kembali memanas sepanjang Mei 1998. Demo besar terjadi di ibu kota, dan menuntut Soeharto mundur dari jabatannya.

Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto membacakan pidato pengunduran dirinya, sehingga masa pemerintahan orde baru secara resmi berakhir dan digantikan dengan orde reformasi di bawah pimpinan B.J. Habibie yang pada waktu itu menjabat sebagai wakil presiden.

Tujuan Orde Baru

Akibat peristiwa Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) yang menggoyahkan keutuhan bangsa dan Pancasila, pemerintahan orde baru berhasil meletakkan kembali Pancasila dan UUD 1945 pada posisinya sebagai dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Berikut tujuan umum pemerintahan orde baru di antaranya,
1. Mengoreksi total penyimpangan yang terjadi pada era pemerintahan orde lama.
2. Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara.
3. Melaksanakan amanat Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
4. Menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional, guna mempercepat proses pembangunan bangsa.

Ciri Pemerintahan Orde Baru

1. Kuatnya Pengaruh Militer (Dwifungsi ABRI)
Hal ini memang sudah terlihat sejak Orde Lama, di mana dalam kabinet Dwikora berisikan dari banyak perwira tinggi Angkatan Darat. Namun, pada Orde Baru terjadi perubahan di mana fungsi ABRI dalam tingkat sipil menjadi lebih kuat lagi. Partai Golongan Karya yang merupakan mesin politik utama dari pemerintah Orde Baru berisikan banyak anggota militer.

ABRI yang ada juga memiliki kegiatan sipil yang terdiri dari ABRI Masuk Desa, dan juga menduduki jabatan sipil serta militer di saat yang bersamaan. Selain itu, banyak anggota ABRI yang menjadi komisaris berbagai perusahaan besar di Indonesia, yang menjadi salah satu tanda adanya KKN di dalam pemerintahan Orde Baru.

2. Terbatasnya Pilihan Politik
Ciri yang kedua dari pemerintahan pada Orde Baru adalah terbatasnya pilihan politik. Hal ini dapat dilihat melalui pemilu pada tahun 1971 yang diikuti oleh setidaknya sembilan partai politik serta satu golongan karya, dan bandingkan dengan pemilu pada tahun 1977 yang hanya diikuti oleh dua partai politik yaitu PDI dan PPP serta satu golongan karya.

Hal yang terjadi ini dilakukan untuk membatasi adanya ideologi baru yang berkembang. Hal ini dikarenakan, pemerintah mengira bahwa kekacauan yang terjadi di Orde Lama disebabkan banyaknya ideologi baru yang berkembang. Penyederhanaan tersebut diharapkan dapat menciptakan kestabilan dalam politik pemerintah.

3. Pembangunan yang Masif
Ciri yang ketiga dari pemerintahan pada Orde Baru adalah pembangunan yang masif, hal ini dikarenakan pemerintah pada masa ini memfokuskan dan menjadikan pembangunan infrastruktur fisik maupun non-fisik sebagai prioritas tertingginya.

Hal yang dilakukan ini merupakan sebuah respons dari adanya kekacauan ekonomi pada tahun 1965. Pemerintah Indonesia membuka keran modal asing serta dalam negeri sebagai usahanya untuk membuka pintu usaha di Indonesia. Diharapkan dengan adanya hal tersebut pembangunan yang ada dapat berlangsung dengan lancar serta perekonomian kembali normal.

4. Pemerintahan Sentralistik
Ciri yang keempat dari pemerintahan pada Orde Baru adalah pemerintahan yang sentralistik yang pada dasarnya sudah berjalan sejak awal kemerdekaan Indonesia terjadi. Hal ini terjadi karena sistem kenegaraan yang masih belum rekat dan setara di berbagai daerah.

Pemerintahan yang bersifat sentralistik ini membuat adanya kendali pusat terhadap pemerintahan yang ada di daerah, hal ini dikarenakan segala keputusan yang diambil harus melalui pemerintah pusat terlebih dahulu.

Sistem Pemerintahan Orde Baru

Selama perjalanan pemerintahan orde baru, Indonesia mengalami banyak kemajuan di berbagai bidang, terutama ekonomi. Zaman orde baru berhasil memperbaiki ekonomi Indonesia yang tidak stabil sejak masa kemerdekaan.

Namun pemerintahan ini bukannya tanpa cela, prestasi dalam bidang ekonomi tersebut dibarengi dengan kebijakan politik yang otoriter. Kebijakan politik yang otoriter dalam arti bahwa kekuasaan presiden berada di atas UUD 1945.

Pada masa orde baru, menteri yang ditunjuk tidak berhak mengeluarkan kebijakan kecuali atas persetujuan presiden, dan harus melaksanakan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden.

Sistem pemerintahan orde baru adalah patronase (patronasi) atau bapakisme. Soeharto memberikan posisi-posisi penting dalam pemerintahan kepada lawan-lawan politiknya. Soeharto juga memberikan kesempatan bagi para pendukungnya untuk dapat melakukan bisnis yang menguntungkan.

Sejak memerintah pada tahun 1967, presiden Soeharto membentuk kabinet pertama, yaitu Kabinet Ampera. Kemudian setelah pemilu pertama tahun 1971, presiden membentuk kabinet baru bernama Kabinet Pembangunan. Sepanjang 32 tahun era kepemimpinan Soeharto, telah terjadi pergantian kabinet sebanyak 8 kali. Kabinet terakhir adalah Kabinet Pembangunan VII, yang masa jabatannya hanya berlangsung selama 2 bulan.

Kebijakan Orde Baru

Pada masa Orba, pemerintah membuat beberapa kebijakan di antaranya,
1. Kebijakan ekonomi
Kebijakan ekonomi pemerintahan Soeharto adalah mencanangkan program Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) dan pada tahun 1984 Indonesia berhasil menjadi negara dengan swasembada besar. Selain itu, menciptakan program trilogy pembangunan dengan tujuannya adalah agar ekonomi masyarakat merata di seluruh Indonesia.

2. Kebijakan politik
Pemerintahan orde-baru melakukan pembubaran Partai Komunis Indonesia dan organisasi-organisasi pendukungnya. Pemerintah menyederhanakan partai politik menjadi hanya 3 partai politik saja, yaitu Golkar, PDI, dan PPP. Selain itu, pemerintah mewajibkan pendidikan Penataan P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) di seluruh lapisan masyarakat.

Kebijakan lainya adalah masuknya Irian Barat dan Timor Timur ke wilayah Indonesia dan menggagas berdirinya ASEAN dan beberapa kebijakan politik luar negeri, seperti memperbaiki hubungan dengan negara Malaysia serta masuk Indonesia kembali menjadi anggota PBB.

3. Kebijakan Sosial
Sedangkan untuk kebijakan sosial, pemerintah melakukan kebijakan di antaranya,
a. Pencanangan program Keluarga Berencana (KB)]
b. Program transmigrasi
c. Gerakan wajib belajar
d. Gerakan orang tua asuh

Kelebihan dan Kekurangan Orde Baru

Setiap masa pemerintahan tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing di antaranya,
1. Kelebihan Masa Orde Baru
a. Tahun 1996 Gros Domestic Produk perkapita Indonesia meningkat dari $70 menjadi $100.
b. Berhasil mencanangkan Program Keluarga Berencana (KB), program wajib belajar dan gerakan nasional orang tua asuh.
c. Meningkatnya jumlah masyarakat yang bisa membaca dan menulis.
d. Tingkat pengangguran mengalami penurunan.
e. Kebutuhan rakyat akan pangan, sandang, dan papan sudah cukup terpenuhi.
f. Stabilitas dan keamanan negara Indonesia meningkat
g. Mewujudkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).
h. Bekerjasama dengan negara asing di bidang ekonomi dan menerima pinjaman dana dari luar negeri.

2. Kekurangan Masa Orde Baru
a. Terjadi korupsi besar-besaran di semua lapisan masyarakat.
b. Kekuasaan yang terus berkelanjutan tanpa adanya tanda-tanda akan mundur.
c. Terjadi pengekangan kebebasan pers dan berpendapat.
d. Meningkatnya kesenjangan sosial di masyarakat.
e. Pembangunan hanya berpusat di ibu kota
f. Banyak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena pemerintah menganggap bahwa kekerasan dapat menyelesaikan masalah. 

Dari berbagai sumber

Download