Demokrasi Terpimpin: Sejarah, Tujuan, Ciri, dan Dampaknya

Table of Contents

Demokrasi Terpimpin

Sejarah Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956.

Sementara sistem Demokrasi Terpimpin sendiri sempat berjalan di Indonesia pasca dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai 1965. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dapat dipandang sebagai suatu bentuk usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik dengan melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat.

Demokrasi Terpimpin menurut ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan pada Nasakom.

Tujuan Demokrasi Terpimpin

Adapun tujuan dari sistem demokrasi terpimpin di antaranya,
1. Untuk mengganti demokrasi liberal yang dianggap tidak stabil untuk negara Indonesia.
2. Untuk meningkatkan kekuasaan presiden pada masa itu yang awalnya hanya sebatas sebagai kepala negara menjadi pemegang kekuasaan tertinggi.

Ciri-ciri Demokrasi Terpimpin

Miriam Budiardjo dalam Dasar-dasar Ilmu Politik (2008), terdapat beberapa ciri yang membedakan Demokrasi Terpimpin dengan model demokrasi lainnya yang dijalankan Indonesia di antaranya,
1. Dominasi presiden menguat
2. Pembatasan peran DPR dan partai politik
3. Peningkatan peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik

Ciri-ciri itu menunjukkan gejala konsolidasi politik ke arah pemerintahan diktator. Ciri-ciri ini bisa dilihat dalam berbagai kebijakan yang diambil Soekarno.

Dampak Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin berlaku sebagai sistem pemerintahan Indonesia sejak presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit pada 5 Juli 1959. Inilah awal berlakunya sistem pemerintahan demokrasi terpimpin atau dikenal dengan rezim orde lama. Adapun beberapa dampak dari sistem pemerintahan ini di antaranya,
1. Dampak Positif
a. Negara terhindar dari perpecahan dan krisis yang tak berkesudahan.
b. Mengembalikan UUD 1945 sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan.
c. Menjadi awal dibentuknya Lembaga Tinggi Negara, yaitu MPRS dan DPAS.

2. Dampak Negatif
a. Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara lainnya memiliki kekuasaan yang besar sehingga timbul potensi penyalahgunaan.
b. Memberlakukan Dwifungsi Militer sehingga Militer dapat ikut berpolitik.

Sistem pemerintahan ini juga memberikan dampak besar bagi situasi politik di Indonesia kala itu. Adanya kepemimpinan kaum borjouis dan PKI membuat banyak masyarakat melakukan penolakan. Ditambah lagi maraknya korupsi di kalangan birokrat dan militer mengakibatkan pendapatan Indonesia dari ekspor mengalami penurunan drastis.

Tidak hanya itu, inflasi yang cukup parah juga terjadi sebagai akibat tidak stabilnya kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu. 

Dari berbagai sumber

Download