Pengertian Kebijakan Ekonomi Internasional, Instrumen, Tujuan, dan Bentuknya

Table of Contents

Kebijakan Ekonomi Internasional

A. Pengertian Kebijakan Ekonomi Internasional

Kebijakan ekonomi internasional adalah tindakan atau kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi segala bentuk perdagangan dan pembayaran internasional baik itu dari sisi komposisi, arah dan lainnya.

B. Instrumen Kebijaksanaan Ekonomi Internasional

1. Kebijaksanaan Perdagangan Internasional, mencakup tindakan pemerintah terhadap rekening yang sedang berjalan (current account) dari pada neraca pembayaran internasional, khususnya tentang ekspor dan impor barang /jasa. Jenis kebijaksanaan ini misalnya tarif terhadap impor, bilateral trade agreement, state trading, dan sebagainya.
2. Kebijaksanaan Pembayaran Internasional, meliputi tindakan/kebijaksanaan pemerintah terhadap rekening modal (capital account) dalam neraca pembayaran internasional yang berupa pengawasan terhadap pembayaran internasional. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan pengawasan terhadap lalu lintas devisa (exchange control), atau pengaturan/pengawasan lalu lintas modal jangka panjang.
3. Kebijaksanaan Bantuan Luar Negeri, adalah tindakan/kebijaksanaan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan (grant), pinjaman (loans), bantuan yang bertujuan untuk membantu rehabilitasi serta pembangunan dan bantuan militer terhadap negara lain.

C. Tujuan Kebijakan Ekonomi Internasional

1. Autarki, adalah sebuah jalan untuk menghindari dari pengaruh negara lain dalam beberapa hal bukan hanya ekonomi, namun juga pada bidang politik dan militer.
2. Kesejahteraan, salah satu tujuan dari penerapan kebijakan ekonomi internasional adalah menciptakan kesejahteraan dengan mengadakan perdagangan internasional yang akan memperoleh keuntungan maksimal dari terjadinya spesialisasi produksi dan meningkatnya tingkat konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat di suatu negara.
3. Proteksi, penerapan kebijakan ekonomi internasional bertujuan untuk melindungi semua industri yang sedang mengalami perkembangan atau sedang tumbuh dan juga melindungi perusahaan baru yang dari perusahaan-perusahaan besar yang melakukan hal semaunya sendiri dengan kelebihan dan keunggulannya, serta memberikan perlindungan produk dalam negeri dari persaingan barang-barang impor.
4. Keseimbangan neraca pembayaran, pada dasarnya penerapan kebijakan ekonomi internasional ini akan mempengaruhi keadaan neraca pembayaran pula. Contoh ketika pemerintah menerapkan kebijakan stabilitas ekonomi internasional pada negara dengan kelebihan valuta asing atau devisa maka yang tidak akan terjadi apa-apa pada neraca pembayaran. Sedangkan jika pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi internasional di negara yang valuta asingnya kurang, maka hal berbeda akan terjadi akan ada sebuah perubahan baik dari proses maupun lalu lintas uang.
5. Pembangunan ekonomi, ketika suatu negara mengalami pembangunan ekonomi yang baik dan merata maka menunjukkan kesejahteraan masyarakatnya terjamin. Untuk mencapai tujuan ini maka perlu ditatapkan atau diterapkannya sebuah kebijakan di antaranya,
a) Melakukan perlindungan terhadap industri dalam negeri, khususnya pada industri yang masih dalam masa awal perjalanannya.
b) Menekan jumlah barang impor yang tidak terlalu dibutuhkan atau tidak essential dan hanya melakukan impor jika mendesak dan benar-benar dibutuhkan.
c) Memperbanyak jumlah ekspor.

D. Bentuk Kebijakan Ekonomi Internasional

1. Tarif, adalah suatu pajak yang dikenakan kepada semua barang yang telah melewati batas suatu negara. Tarif juga sering disebut dengan bea masuk, di mana bertujuan untuk melindungi atau memberi proteksi terhadap industri-industri yang ada dalam negeri.
2. Kuota, adalah sebuah pembatasan yang diberlakukan kepada barang-barang impor dan jumlah barang-barang ekspor. Kuota ini ditentukan sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah, bisa jadi di setiap negara memiliki batasan-batasannya sendiri.
3. Subsidi, merupakan sebuah bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang diambil dari alokasi dana atau anggaran yang diberikan kepada perusahaan yang memproduksi, menjual dan kegiatan lainnya. Dengan adanya subsidi ini harga jual suatu produk akan menjadi lebih murah. Contoh subsidi BBM.
4. Dumping, merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dengan cara menjual barang-barang ke luar negeri dengan harga yang jauh lebih murah dari harga jual dalam negeri. 

Dari berbagai sumber

Download