Pengertian Budaya Politik, Bagian, Tipe, dan Budaya Politik di Indonesia

Table of Contents

Budaya Politik

A. Pengertian Budaya Politik

Budaya politik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pola sikap, keyakinan, dan perasaan tertentu yang mendasari, mengarahkan, dan memberi arti kepada tingkah laku dan proses politik dalam suatu sistem politik, mencakup cita-cita politik ataupun norma yang sedang berlaku dalam masyarakat politik. Dengan kata lain, budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya.

Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Terjadinya suatu hubungan antar manusia yang bersifat politik yang mencerminkan adanya suatu budaya politik dalam masyarakat. Budaya politik dalam sebuah kehidupan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain akan berbeda-beda. Hal ini dikarenakan sesuai dengan tipe-tipe budaya politik masyarakat setempat.

Budaya Politik Menurut Para Ahli
1. Almond dan Verba, budaya politik adalah sikap orientasi yang khas dari penduduk negara terhadap sistem politik dan ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan penduduk negara yang terdapat dalam sistem itu.
2. Alan R. Ball, budaya politik ialah suatu rangkaian yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi, dan nilai-nilai masyarakat yang bersangkutan dengan sistem politik dan isu-isu politik.
3. Almond dan Powell, budaya politik adalah sebuah konsep yang terdiri dari sikap, keyakinan, nilai – nilai dan ketrampilan yang sedang berlaku untuk seluruh anggota masyarakat, tergolong pola – pola kecenderungan eksklusif serta pola – pola kelaziman yang ada pada kumpulan – kumpulan dalam masyarakat.
4. Aaron Wildavskus, budaya politik secara luas menyatakan orang-orang yang menganut nilai-nilai, kepercayaan – keyakinan, dan opsi – opsi yang melegitimasi jalan hidup yang berbeda-beda (menekankan pada keterbukaan terhadap sekian banyak pendekatan dalam kajian kebiasaan politik).
5. Brown (1977), budaya politik ialah sebagai persepsi subyektif mengenai sejarah dan politik, kepercayaan dan nilai-nilai mendasar, lokus identifikasi dan loyalitas, serta pengetahuan dan harapan-harapan politik yang adalah produk dari empiris sejarah eksklusif dari bangsa/kelompok.
6. Dennis Kavanagh, budaya politik ialah sebagai pengakuan untuk mengaku lingkungan perasaan dan sikap bagaimana sistem politik tersebut berlangsung.
7. Miriam Budiardjo, budaya politik ialah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, laksana norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan falsafah pada umumnya.
8. Mochtar Massoed, budaya politik ialah sikap dan orientasi warga sebuah negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya.
9. Rusadi Kantaprawira (1999:26), budaya politik ialah persepsi manusia, pola sikapnya terhadap sekian banyak masalah politik dan peristiwa politik terbawa pula ke dalam pembentukan struktur dan proses pekerjaan politik masyarakat maupun pemerintah (an), sebab sistem politik tersebut sendiri ialah interrelasi antara insan yang mencantol soal kekuasaan, aturan dan wewenang.
10. Samuel Beer, budaya politik ialah nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi mengenai bagaimana pemerintahan seharusnya dilakukan dan mengenai apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah.
11. Robert Dahl, kebudayaan politik ialah sebagai salah satu sebuah sistem yang menjelaskan pola-pola yang berbeda mengenai suatu pertentangan politik. Unsur budaya politik yang penting menurut Robert Dahl yaitu suatu orientasi pemecahan masalah, apakah pragmatis atau rasionalistis.
12. Lucian Pye, budaya politik ialah lebih dilihat pada aspek sebuah perkembangan politik di negara berkembang dengan sebuah sistem pokok yang menyangkut wawasan politik, bagaimana hubungan antara tujuan dan cara standar untuk suatu penilaian aksi-aksi politik, serta nilai-nilai yang menonjol bagi aksi politik.

B. Bagian Budaya Politik

Secara umum budaya politik terbagi atas tiga di antaranya,
1. Budaya politik apatis (tidak acuh, masa bodoh, dan pasif)
2. Budaya politik mobilisasi (didorong atau sengaja dimobilisasi)
3. Budaya politik partisipatif (aktif)

C. Tipe Budaya Politik

Budaya politik mempunyai beberapa tipe yang berdasarkan dari suatu orientasi politiknya.
1. Budaya Politik Parokial, ialah suatu budaya politik dengan tingkat partisipasi politik yang sangat rendah. Budaya politik parokial yang umumnya terdapat dalam suatu masyarakat tradisional dan lebih bersifat sederhana. Berdasarkan pendapat dari Moctar Masoed dan Colin Mc. Andrew, yang mengungkapkan budaya politik parokial ialah orang-orang yang tidak mengetahui sama sekali adanya suatu pemerintahan dan politik. Ciri-ciri budaya politik parokial di antaranya,
a. Masih bersifat Apatis
b. Dalam ruang Lingkupnya sempit dan kecil
c. Dalam ilmu Pengetahuan politiknya masih rendah atau masih minim
d. Pada Masyarakatnya yang masih sederhana dan tradisional
e. Adanya rasa ketidakpedulian dan juga menarik diri dari lingkungan kehidupan politik
f. Dalam anggota masyarakatnya condong tidak berminat terhadap sebuah objek politik yang luas
g. Dalam kesadaran anggota masyarakatnya tentang mengenai adanya pusat kewenangan dan kekuasaan dalam masyarakatnya masih rendah atau minim
h. Tidak adanya suatu peranan politik yang bersifat khusus
i. Warga negara tidak sering berhadap dalam suatu sistem politik

Contoh budaya politik parokial
Yaitu pada masyarakat suku-suku pedalaman yang mana mereka masih belum mengenal betul siapa pemimpin negara mereka dan tidak ikut sama sekali dalam suatu pemilu

2. Budaya Politik Kaula/Subjek, ialah budaya politik dengan masyarakat yang sudah relatif maju baik dalam sosial maupun dalam ekonominya, namun masyarakatnya masih relatif pasif. Budaya politik kaula atau bisa juga disebut dengan budaya politik subjek berada pada orang yang secara pasif patuh pada seorang pejabat-pejabat pemerintahan dan pada undang-undang, akan tetapi tidak melibatkan diri dalam suatu politik ataupun memberikan suara dalam sebuah pemilihan. Budaya politik kaula ini mempunyai tingkat perhatian pada sebuah sistem politik sangat rendah. Ciri-ciri budaya politik kaula/subjek di antaranya,
a. Pada masyarakatnya sudah menyadari sepenuhnya otoritasi pemerintah
b. Pada masyarakat masih Sedikit dalam memberi masukan dan tuntutan kepada pemerintah, namun bisa menerima apa yang berasal dari sebuah pemerintah
c. Menerima dalam ke putusan yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa dikoreksi, terlebih lagi ditentang.
d. Sikap warga sebagai aktor politik ialah masih pasif, yang artinya warga tidak bisa berbuat banyak untuk berpartisipasi dalam suatu kehidupan politik.
e. Warga menaruh kesadaran, minat, dan perhatian pada sebuah sistem politik yang secara umum dan khusus terhadap sebuah objek output, sedangkan untuk kesadarannya terhadap input dan kesadarannya sebagai aktor politik masih rendah.

Contoh Budaya Politik Subjek/Kaula
yaitu pada masyarakat Jawa (keraton) di Jogja. Di mana rakyat sudah ada dalam pemahaman dan kesadaran akan pentingnya untuk berpartisipasi dalam politik, namun mereka tidak berdaya dan tidak kritis, dan selalu mengikuti keputusan (hanya mengikuti perintah, tidak memberikan aspirasi)

3. Budaya Politik Partisipan, adalah sebuah budaya politik yang ditandai adanya sebuah kesadaran politik yang sangat tinggi. Budaya politik partisipan bisa dikatakan suatu bentuk budaya yang anggota masyarakatnya condong diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem yang sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif. Budaya politik yang ditandai dengan adanya suatu kesadaran dirinya atau orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Pada umumnya masyarakat budaya politik partisipan sadar bahwa betapa pun kecil partisipasi dalam sistem politik, namun tetap saja mempunyai peran dalam berlangsungnya suatu sistem politik. Begitu pun dengan suatu budaya politik partisipan, masyarakat tidak menerima langsung atas keputusan politik, karena merasa sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik yang mempunyai hak dan tanggung jawab. Ciri-ciri budaya politik partisipan di antaranya,
a. Pada warganya sudah menyadari hak dan tanggung jawabnya dan bisa mempergunakan hak serta menanggung sebuah kewajibannya
b. Pada warganya tidak begitu saja bisa menerima keadaan, tunduk pada sebuah keadaan, berdisiplin tetapi bisa menilai dengan penuh kesadaran semua objek politik, baik secara keseluruhan, input, output, ataupun pada posisi dirinya sendiri.
c. Pada kehidupan politik sebagai suatu sarana transaksi, misalnya penjual dan pembeli. Warga menerima menurut kesadarannya tetapi bisa menolak menurut penilaiannya sendiri.
d. Sudah menyadari sebagai warga negara yang aktif dan berperan sebagai aktivis.

Contoh budaya politik Partisipan
yaitu keaktifan masyarakat terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan suatu politik seperti pemilu, demonstrasi, dan lain sebagainya.

D. Budaya Politik Indonesia

Gambaran sementara tentang budaya politik Indonesia, yang tentunya harus di telaah dan di buktikan lebih lanjut, adalah pengamatan tentang beberapa variabel di antaranya,
1. Konfigurasi subkultur di Indonesia masih aneka ragam, walaupun tidak sekompleks yang dihadapi oleh India misalnya, yang menghadapi masalah perbedaan bahasa, agama, kelas, kasta yang semuanya relatif masih rawan/rentan.
2. Budaya politik Indonesia yang bersifat Parokial-kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak, di satu segi masa masih ketinggalan dalam mempergunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya yang mungkin di sebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, dan ikatan primordial.
3. Sikap ikatan primordial yang masih kuat berakar, yang di kenal melalui indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukaan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu; puritanisme dan non puritanisme dan lain-lain.
4. kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhi sikap paternalisme dan sifat patrimonial; sebagai indikatornya dapat di sebutkan antara lain bapakisme, sikap asal bapak senang.
5. Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan segala konsekuensinya) dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat. 

Dari berbagai sumber

Download