Pengertian Politik, Perilaku, Konsep, Tujuan, dan Macamnya

Table of Contents

Politik

A. Pengertian Politik

Politik dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki arti (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan); segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain; cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah); kebijaksanaan.

Politik (Yunani: Politikos; Arab: سياسة, siyasah) (dari bahasa Yunani: politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara), adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Politik secara terminologis dapat diartikan
1. Menunjuk kepada satu segi kehidupan manusia bersama dengan masyarakat. Lebih mengarah pada politik sebagai usaha untuk memperoleh kekuasaan, memperbesar atau memperluas serta mempertahankan kekuasaan (politics)
2. Menunjuk kepada “satu rangkaian tujuan yang hendak dicapai” atau “cara-cara atau arah kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu”. Lebih mengarah pada kebijakan (policy)
3. Menunjuk pada pengaturan urusan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Pemerintah mengatur urusan masyarakat, masyarakat melakukan koreksi terhadap pemerintah dalam melaksanakan tugasnya (siyasah)

Pengertian Politik Menurut Ahli
1. Andrew Heywood, mendefinisikan politik sebagai suatu kegiatan bangsa yang bertujuan untuk mempertahankan, membuat, dan mengamandemen segala macam peraturan yang sifatnya umum guna mengatur kehidupannya. Hal ini tidak dapat terlepas dari berbagai macam konflik dan hubungan kerjasama.
2. Rofer F. Soltau, politik merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang negara, tujuan dari negara tersebut, berikut lembaga negara yang akan melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan sekaligus hubungan antara negara dengan warga negaranya dan hubungan antara negara satu dengan negara yang lainnya.
3. Ramlan Surbakti, adalah suatu proses interaksi dalam tataran pemerintah maupun masyarakat untuk menentukan sebuah kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.
4. Miriam Budiardjo, definisi politik adalah berbagai kegiatan dari suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem Indonesia dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut.
5. Sri Sumantri, arti politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yang dilembagakan dalam berbagai badan politik, baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik.
6. Max Weber, politik adalah sarana perjuangan untuk sama-sama melaksanakan politik atau perjuangan untuk mempengaruhi pendistribusian kekuasaan baik di antara negara-negara maupun di antara hukum dalam suatu negara.
7. Kartini Kartolo, pengertian politik adalah aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat.
8. Carl Schmidt, pengertian politik adalah suatu dunia yang di dalamnya orang-orang lebih membuat keputusan-keputusan dari pada lembaga-lembaga abstrak.
9. Maurice Duverger, definisi politik adalah kekuasaan, kekuatan seluruh jaringan lembaga-lembaga (institusi) yang mempunyai kaitan dengan otoritas, dalam hal ini suasana didominasi beberapa orang atas orang lain.
10. Joyce Mitchell, pengertian politik adalah suatu pengmbilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat secara keseluruhan.
11. Aristoteles, pengertian politik adalah upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki.
12. Johan Kaspar Blunchli, politik adalah ilmu yang memerhatikan masalah kenegaraan, dengan memperjuangkan pengertian dan pemahaman tentang negara dan keadaannya, sifat-sifat dasarnya dalam berbagai bentuk atau manifestasi pembangunannya. Menurutnya, politik juga membuat konsep-konsep pokok tentang negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision marking), kebijaksanaan (policy of beleid), dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation).
13. W.A Robson, politik adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil.
14. Robert, politik adalah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia. Pengertian politik.
15. Paul Janet, politik adalah Ilmu yang mengatur perkembangan negara begitu juga prinsip-prinsip pemerintahan.
16. Ibnu Aqil, politik adalah hal-hal praktis yang mendekati kemaslahatan bagi manusia dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tidak digariskan oleh Rasulullah SAW.
17. Franz Magnis Suseno, pengertian politik segala kegiatan manusia yang berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan, atau yang berorientasi kepada negara. Sebuah keputusan disebut keputusan politik apabila diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan. Suatu tindakan harus disebut politis apabila menyangkut masyarakat sebagai keseluruhan.
18. Hamid, politik di masa modern mencakup pemerintah suatu negara dan pula organisasi yang didirikan manusia lainnya, di mana “pemerintah” adalah otoritas yang teroganisir dan menekankan pelembagaan kepemimpinan serta pengalokasian nilai secara otoritatif.
19. Harold Laswell, politik adalah ilmu yang mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan.
20. F. Isjwara, politik adalah salah satu perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atau sebagai teknik menjalankan kekuasaan-kekuasaan.
21. Wilbur White, politik adalah ilmu yang mempelajari asal mula, bentuk-bentuk dan proses-proses Negara dan pemerintah.
22. Ossip K. Flechteim, politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi yang dapat mempengaruhi negara.
23. Seely dan Stephen Leacock, politik adalah ilmu yang serasi dalam menangani pemerintahan.
24. Adolf Grabowsky, politik adalah menyelidiki Negara dalam keadaan bergerak.
25. Rod Hague, politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya.
26. Cheppy H.Cahyono, politik adalah macam-macam kegiatan dalam sistem politik atau Negara yang menyangkut proses menentukan dan sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan sistem tersebut
27. Gabriel A. Almond, politik adalah kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif (berwenang secara sah) dan koersif (bersifat memaksa). Politik mengacu pada penggunaan instrumen otoritatif dan koersif ini-siapa yang berhak menggunakannya dan dengan tujuan apa.
28. Hans Kelsen, ada dua definisi politik, yaitu:
a. Politik sebagai etik, berkenaan dengan tujuan manusia atau individu agar tetap hidup secara sempurna.
b. Politik sebagai teknik, berkenaan dengan cara (metode) manusia atau individu untuk mencapai tujuan.

B. Perilaku Politik

Perilaku politik dalam masyarakat dapat didefinisikan sebagai bentuk tanggapan masyarakat terhadap sistem politik yang berlaku pada suatu negara.
1. Moderat, umumnya ditunjukkan oleh kelompok masyarakat yang merasa sudah cukup puas dengan keadaan politik yang sedang terjadi. Artinya, kelompok masyarakat tersebut telah berpikir maju, namun belum bisa menerima perubahan secara cepat.
2. Liberal, ditunjukkan oleh kelompok masyarakat yang telah memiliki pemikiran maju dan bebas. Kelompok masyarakat ini dapat menerima dan beradaptasi dengan perubahan secara cepat dan progresif demi untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Konservatif, ditunjukkan oleh kelompok masyarakat yang merasa cukup puas dengan keadaan politik yang sedang terjadi. Kelompok masyarakat dengan perilaku politik ini cenderung bisa bertahan dalam menghadapi perubahan.
4. Status Quo, ditunjukkan oleh kelompok masyarakat yang merasa sudah cukup puas dengan keadaan politik yang terjadi. Namun, kelompok masyarakat ini selalu berusaha untuk mempertahankan keadaan yang ada tanpa ada perubahan.
5. Radikal, ditunjukkan oleh kelompok masyarakat yang tidak puas dengan keadaan politik yang sedang terjadi. Secara umum, kelompok masyarakat ini menginginkan perubahan secara mendasar, dalam tempo secepat-cepatnya, dan sering menimbulkan adanya perselisihan di masyarakat.

C. Konsep-Konsep Politik

Ada beberapa konsep politik dasar yang bersumber dari para ahli, di antaranya
1. Klasik. Pada pandangan klasik (Aristoteles) mengemukakan bahwa politik digunakan masyarakat untuk mencapai suatu kebaikan bersama yang dianggap memiliki nilai moral yang lebih tinggi daripada kepentingan swasta. Kepentingan umum sering diartikan sebagai tujuan-tujuan moral atau nilai-nilai ideal yang bersifat abstrak seperti keadilan, kebenaran dan kebahagiaan. Pandangan klasik dianggap kabur seiring banyaknya penafsiran tentang kepentingan umum itu sendiri. Kepentingan umum dapat diartikan pula sebagai general will, will of all atau kepentingan mayoritas.
2. Kelembagaan. Menurut Max Weber, politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Max Weber melihat negara dari sudut pandang yuridis formal yang statis. Negara dianggap memiliki hak memonopoli kekuasaan fisik yang utama. Namun konsep ini hanya berlaku bagi negara modern yaitu negara yang sudah ada differensiasi dan spesialisasi peranan, negara yang memiliki batas wilayah yang pasti dan penduduknya tidak nomaden.
3. Kekuasaan. Robson mengemukakan politik adalah kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan. Kekuasaan sendiri adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, baik pikiran maupun perbuatan agar orang tersebut berpikir dan bertindak sesuai dengan orang yang mempengaruhi. Kelemahan dari konsep ini adalah tidak dapat dibedakannya konsep beraspek politik dan yang non politik dan juga kekuasaan hanya salah satu konsep dalam ilmu politik, masih ada konsep ideologi, legitimasi dan konflik.
4. Fungsionalisme. David Easton berpendapat bahwa politik adalah alokasi nilai-nilai secara otoritatif berdasarkan kewenangan dan mengikat suatu masyarakat. Sedangkan menurut Harold Lasswell, politik merupakan who gets, what gets, when gets dan how gets nilai. Dapat diketahui bahwa politik sebagai perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Kelemahan dari konsep ini adalah ditempatkannya pemerintah sebagai sarana dan wasit terhadap persaingan di antara berbagai kekuatan politik untuk mendapatkan nilai-nilai terbanyak dari kebijakan umum tanpa memperhatikan kepentingan pemerintah itu sendiri.
5. Konflik. Pandangan konflik mendeskripsikan bahwa politik merupakan kegiatan untuk memengaruhi perumusan dan kebijaksanaan umum dalam rangka usaha untuk memengaruhi, mendapatkan dan mempertahankan nilai. Oleh karena itu sering terjadi perdebatan dan pertentangan antara pihak yang memperjuangkan dan pihak yang mempertahankan nilai. Kelemahan konsep ini adalah tidak semua konflik berdimensi politik.

D. Tujuan Politik

1. Untuk mengupayakan agar kekuasaan di masyarakat dan pemerintahan dapat diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.
2. Untuk mengupayakan agar kekuasaan yang ada di masyarakat dan pemerintah dapat memperoleh, mengelola, dan menerapkan demokrasi secara keseluruhan.
3. Untuk mengupayakan penerapan dan pengelolaan politik di masyarakat dan pemerintahan sesuai dengan kerangka mempertahankan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan politik di Indonesia
1. Untuk melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dan menjaga pelaksanaan kewajiban-kewajiban dengan melaksanakan pemerintahan untuk mengatur keamanan.
2. Untuk mensejahterakan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia.
3. Untuk memastikan terlaksananya sistem pendidikan demi memajukan bangsa dan negara.
4. Untuk menjaga keamanan dan perdamaian, serta kehidupan sosial yang seimbang, baik dalam negeri maupun luar negeri.

E. Macam-Macam Sistem Politik

1. Sistem Politik Otokrasi Tradisional, sistem politik otokrasi tradisional ini cenderung bersifat pribadi, negatif dan sebagian bersifat konsensus. Ciri-ciri sistem politik otokrasi tradisional di antaranya,
a. Pemimpin dipilih atas dasar tradisi
b. Adanya kelas-kelas dalam hal ekonomi, nilai serta moral
c. Pemimpin menjadi sebuah badan kebersamaan
d. Lebih menekankan terhadap kolektivisme yang dilandaskan pada kekerabatan dibandingkan dengan individualisme

2. Sistem Politik Totaliter, sistem politik totaliter sangat menekankan konsensus total di dalam masyarakat tetapi juga konflik total dalam musuhnya di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun, untuk mencapai sensus total tidak hanya dilakukan melalui indoktrinasi ideologi, tetapi juga melalui pelaksanaan kekuasaan paksaan yang luas dan mendalam. Ciri-ciri sistem politik totaliter di antaranya,
a. Tidak ada persamaan serta kebebasan dalam berpolitik
b. Setiap orang memiliki kesamaan dalam hal ekonomi
c. Sistem politik ini dalam hal kewenangannya yang memiliki sifat totaliter, serta memaksa
d. Adanya partai sebagai kontrol politik serta ekonomi masyarakat
e. Ideologi dipandang sebagai agama politik

3. Sistem Politik Otoriter, sistem politik ini memiliki bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertingginya dipegang oleh sekelompok kecil elit atau satu orang saja. Ciri-ciri sistem politik otoriter di antaranya
a. Rakyat tidak diperbolehkan ikut dalam urusan politik
b. Tidak diperbolehkannya adanya oposisi
c. Rakyat tidak memberikan kritik pada pemerintah
d. Sistem politik ini hanya menggunakan satu partai (partai tunggal)
e. Sistem politik ini umumnya digunakan oleh negara dengan sistem kerajaan, misalnya Arab Saudi

4. Sistem Politik Oligarki, sistem politik ini memiliki bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer.

5. Sistem Politik Demokrasi, sistem politik ini memiliki bentuk pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ciri-ciri sistem politik demokrasi di antaranya
a. Setiap orang memiliki persamaan serta kebebasan dalam berpolitik
b. Tidak ada jenjang-jenjang dalam masyarakat berdasarkan ekonomi
c. Kewenangan berdasarkan hukum serta Undang-Undang yang berlaku
d. Masyarakat dapat bersatu meskipun terdapat perbedaan
e. Sistem ini memungkinkan adanya pemerataan kekuasaan dari seluruh lapisan masyarakat

Dari berbagai sumber

Download